Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Bingkai Kurikulum Merdeka: Tantangan dan Strategi Guru Sekolah Penggerak

Abstrak

Implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia menandai pergeseran paradigma pendidikan yang fundamental, bergerak dari standardisasi yang kaku menuju fleksibilitas yang berpusat pada peserta didik. Jurnal ilmiah ini menyajikan analisis komprehensif dan mendalam mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi sebagai strategi pedagogis utama dalam kerangka Kurikulum Merdeka, dengan fokus spesifik pada dinamika yang dialami oleh guru di Sekolah Penggerak. Melalui tinjauan literatur sistematis dan sintesis data dari berbagai studi kasus empiris yang mencakup jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), penelitian ini menginvestigasi kesenjangan antara idealisme konseptual dan realitas operasional di lapangan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun filosofi diferensiasi menawarkan solusi yang menjanjikan untuk mengakomodasi heterogenitas peserta didik, pelaksanaannya menghadapi hambatan multidimensi yang signifikan. Tantangan dominan yang teridentifikasi meliputi kompleksitas manajemen waktu dalam perencanaan pembelajaran, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya pendidikan, miskonsepsi guru mengenai esensi diferensiasi, serta variabilitas kesiapan siswa dalam mengadopsi kemandirian belajar. Di sisi lain, studi ini juga memetakan strategi mitigasi yang efektif yang telah dikembangkan oleh praktisi pendidikan, termasuk optimalisasi asesmen diagnostik, integrasi model pembelajaran konstruktivis (seperti Problem Based Learning dan Cooperative Learning), penguatan komunitas belajar profesional guru, serta pengembangan modul ajar yang adaptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya bergantung pada peningkatan kompetensi individual guru, melainkan memerlukan transformasi ekosistem sekolah yang mencakup dukungan manajerial, kebijakan yang fleksibel, dan kolaborasi sinergis antar pemangku kepentingan pendidikan.